Eskalasi Politik di DPC PPP Kota Tasikmalaya
Eskalasi politik yang terjadi di internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya akhirnya mencapai titik puncak. Untuk meredam rivalitas yang semakin memanas antara kubu Hilman Wiranata dan Enjang Bilawini, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat resmi mengambil alih pengelolaan Musyawarah Cabang (Muscab).
Langkah drastis ini dilakukan dengan alasan yang jelas. Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan bahwa intervensi ini adalah solusi win-win untuk menjaga kondusivitas partai di “Kota Resik”.
Jembatan Rekonsiliasi Dua Kubu
Dalam rapat terbatas yang digelar pada Rabu sore (29/4/2026), skema pemilihan Ketua DPC dirombak total. Pemilihan langsung ditiadakan dan diganti dengan mekanisme Tim Formatur. Tim ini dirancang untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang sempat berselisih.
“Kami ingin tidak ada yang dirugikan. Tim formatur ini terdiri dari perwakilan kedua belah pihak, ditambah unsur DPW dan DPP,” ungkap sosok yang akrab disapa Panglima Santri ini, Kamis 30 April 2026.
Menariknya, salah satu tokoh sentral, Agus Wahyudin, memilih untuk abstain dari tim formatur unsur DPC. Ia menyerahkan mandat sepenuhnya kepada mekanisme DPW, sebuah langkah yang dibaca banyak pihak sebagai upaya menjaga netralitas.
Gak Berani Nyalon Wali Kota Mundur Saja
Bukan Uu Ruzhanul namanya jika tidak melontarkan pernyataan bernada “high-pressure”. Mantan Wakil Gubernur Jabar ini memberikan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar bagi siapa pun yang terpilih menjadi Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya nanti.
Ketua terpilih wajib maju sebagai Calon Wali Kota Tasikmalaya. Uu menekankan bahwa di era politik modern, kekuatan figur personal adalah kunci kemenangan. Baginya, visi-misi partai saja tidak cukup untuk memenangkan hati masyarakat.
Selain itu, ketua terpilih wajib menandatangani komitmen atau fakta integritas (baiat). Jika tidak siap bertarung di Pilkada Kota Tasikmalaya, Uu menyarankan lebih baik mundur sejak awal. “Ini sudah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi!” tegasnya.
Menanti “Restu Pusat” di Tengah Dualisme
Meski Tim Formatur diberi waktu satu minggu untuk menyusun struktur pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara), keputusan akhir tetap menjadi teka-teki. Pasalnya, rekomendasi formatur tetap akan disaring oleh DPW sebelum dilempar ke meja Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Bisa saja DPP memiliki pilihan lain. Kami (DPW) hanya merekomendasikan, keputusan mutlak ada di pusat,” tambah Uu.
Artinya, nasib kubu Hilman Wiranata maupun Enjang Bilawini kini bergantung pada lobi-lobi tingkat tinggi dan penilaian objektif DPP terhadap kesiapan mereka memenuhi mandat “kursi Z1” di Kota Tasikmalaya.
Balapan Sudah Selesai, Saatnya Rem Ego
Uu Rizhanul Ullum meminta seluruh kader untuk menghentikan friksi internal. Semua kader harus bisa menerima apa yang menjadi keputusan DPP nanti. Ia mengibaratkan konflik ini seperti balapan. Tetapi setelah ada keputusan DPP balapan ini jangan diteruskan lagi.
“Jangan diteruskan balapan di jalan raya karena panitia sudah bubar. Mari kita bersatu kembali untuk membesarkan partai,” pungkasnya.
Kini, publik Kota Tasikmalaya menanti, siapakah sosok “petarung” yang akan mengantongi restu pusat dan berani menjawab tantangan Uu Ruzhanul untuk bertarung di panggung Pilkada 2029 mendatang.
