Kritik terhadap Pembagian Sembako untuk Buruh dalam Perayaan May Day

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, memberikan kritik terhadap cara pemerintah menghadapi para buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Acara yang digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5) menjadi perhatian utama bagi banyak kalangan, termasuk Mba Ning.

Menurutnya, pembagian sembako kepada buruh tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. “Kemarin saya lihat 1 Mei, buruh hanya dikasih sembako palingan harganya Rp 100.000. Tapi tidak menyelesaikan persoalan buruh. Outsourcing masih tetap outsourcing, tidak menyelesaikan persoalan buruh,” ujarnya dalam acara May Day yang digelar DPP PDIP di Jakarta, Minggu (3/5).

Mba Ning menegaskan bahwa para buruh tidak meminta hidup bermewah-mewah. Yang mereka butuhkan adalah kesejahteraan yang layak. “Buruh hanya menuntut keadilan! Buruh hanya menuntut kesejahteraan! Tapi ini pun tidak diberikan oleh negara,” tegasnya dengan tegas.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan yang ada saat ini belum mampu memberikan rasa keadilan bagi para pekerja. Bahkan, ia mengibaratkan kehidupan modern saat ini seperti zaman penjajahan. “Kita seperti hidup di dalam negara VOC. Belum ada kepastian hidup di dalam Republik ini. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan belum disahkan, belum berpihak pada kaum buruh,” cetusnya.

Selain itu, elite partai berlambang banteng itu turut menyentil program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang gencar digaungkan pemerintah. “Senang dikasih MBG apa sekolah gratis? Lebih baik dikasih MBG atau lapangan kerja? Lebih baik dikasih MBG atau kesehatan gratis?” tanyanya dengan nada pertanyaan.

Bingkisan yang Diberikan pada Para Buruh

Sebagaimana diketahui, setelah perayaan May Day yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5), para buruh mendapatkan goodie bag bertuliskan Istana Kepresidenan Republik Indonesia.

Bingkisan tersebut berisi paket sembako lengkap dan kebutuhan harian. Mulai dari beras, gula, teh, kopi, mentega, hingga susu kental manis dan sarden. “Tadi dikasih sama petugas pas balik,” ungkap salah seorang buruh.

Meski begitu, kritik terhadap upaya pemerintah dalam membantu buruh tetap menjadi topik yang hangat dibicarakan. Banyak yang merasa bahwa tindakan yang dilakukan belum cukup untuk menjawab keluhan dan kebutuhan para pekerja.

Kebutuhan yang Lebih Mendalam

Ribka Tjiptaning menekankan bahwa para buruh membutuhkan solusi yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Ia menilai bahwa pembagian sembako hanya bersifat sementara dan tidak dapat mengatasi masalah struktural yang terjadi.

“Kita harus melihat ke depan. Jangan hanya memberi sembako, tapi juga menciptakan kondisi yang adil dan layak bagi buruh,” ujarnya.

Dari sudut pandang ekonomi, masalah buruh tidak hanya terletak pada penghasilan yang rendah, tetapi juga pada ketidakstabilan pekerjaan dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang belum disahkan menjadi salah satu isu utama yang perlu segera ditangani.

Kesimpulan

Perayaan May Day tahun ini menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali posisi dan hak para buruh di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Meskipun pembagian sembako menjadi simbol kepedulian pemerintah, banyak pihak berharap bahwa langkah-langkah yang diambil bisa lebih efektif dan berdampak jangka panjang.

Ribka Tjiptaning menegaskan bahwa keadilan dan kesejahteraan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Hanya dengan demikian, para buruh bisa hidup dengan layak dan sejahtera.

By Adam Nugraha W

H. Adam Nugraha Wiradhana, S.AB adalah Pemimpin Redaksi SuaraPembaruan.com serta Ketua SMSI Banjarmasin. Ia aktif sebagai jurnalis dan bagian dari jajaran redaksi, dengan fokus pada penguatan kualitas pemberitaan serta pengembangan ekosistem pers digital yang profesional, independen, dan berkelanjutan di Indonesia.