Penjelasan dari Kepala Bakom Mengenai Tudingan terhadap Seskab

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mengenai tudingan tidak berdasar terhadap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Qodari menyatakan bahwa pernyataan Amien Rais tersebut tidak didasarkan pada fakta yang valid dan bersifat manipulatif.

“Saya prihatin setelah melihat video Pak Amien Rais itu. Prihatinnya adalah karena Pak Amien Rais, sebagai tokoh, akademisi, dan profesor doktor, menjadi korban hoaks,” ujar Qodari kepada wartawan, Minggu (3/5).

Menurut Qodari, tudingan terhadap Teddy muncul dari interpretasi yang salah atas sebuah konten video di media sosial yang berisi lagu berjudul “Aku Bukan Teddy”. Konten tersebut kemudian disalahpahami sebagai pernyataan autentik.

“Dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskab, Pak Teddy adalah gay berasal dari sebuah akun yang berisi lagu Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amien Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titiek (Soeharto),” jelasnya.

Qodari menegaskan bahwa video tersebut tidak dapat dijadikan rujukan karena tidak memiliki sumber yang autentik. Ia memastikan bahwa penyanyi dalam video itu bukanlah Titiek Soeharto, sementara gambar yang ditampilkan hanyalah kolase dari berbagai sumber yang tidak berkaitan langsung dengan isi lagu.

Ia juga menjelaskan bahwa konten tersebut mencantumkan keterangan sebagai materi hiburan, bukan fakta. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi di ruang digital.

Bahaya Hoaks di Era Media Sosial

Lebih lanjut, Qodari menyatakan bahwa kasus ini merupakan contoh nyata bahaya hoaks di era media sosial, termasuk yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini bisa menyesatkan dan bahkan menyasar tokoh publik.

“Ini contoh dari bahaya hoaks dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar dan sesenior seperti Pak Amien Rais bisa menjadi korban hoaks. Jadi, pernyataan dari Pak Amien Rais tentang Pak Teddy itu dasarnya hoaks,” pungkasnya.

Kesimpulan

Dalam situasi yang semakin kompleks dengan maraknya informasi di media sosial, penting bagi masyarakat untuk selalu memverifikasi sumber informasi sebelum menyebarkannya. Dengan adanya teknologi AI yang semakin canggih, kehati-hatian dan kesadaran akan hoaks menjadi sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan kebenaran dalam berita.

Artikel Bakom RI Kecam Tudingan Amien Rais, Prihatin Dokter Jadi Korban Hoaks pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.

Kritik terhadap Pembagian Sembako untuk Buruh dalam Perayaan May Day

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, memberikan kritik terhadap cara pemerintah menghadapi para buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Acara yang digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5) menjadi perhatian utama bagi banyak kalangan, termasuk Mba Ning.

Menurutnya, pembagian sembako kepada buruh tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. “Kemarin saya lihat 1 Mei, buruh hanya dikasih sembako palingan harganya Rp 100.000. Tapi tidak menyelesaikan persoalan buruh. Outsourcing masih tetap outsourcing, tidak menyelesaikan persoalan buruh,” ujarnya dalam acara May Day yang digelar DPP PDIP di Jakarta, Minggu (3/5).

Mba Ning menegaskan bahwa para buruh tidak meminta hidup bermewah-mewah. Yang mereka butuhkan adalah kesejahteraan yang layak. “Buruh hanya menuntut keadilan! Buruh hanya menuntut kesejahteraan! Tapi ini pun tidak diberikan oleh negara,” tegasnya dengan tegas.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan yang ada saat ini belum mampu memberikan rasa keadilan bagi para pekerja. Bahkan, ia mengibaratkan kehidupan modern saat ini seperti zaman penjajahan. “Kita seperti hidup di dalam negara VOC. Belum ada kepastian hidup di dalam Republik ini. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan belum disahkan, belum berpihak pada kaum buruh,” cetusnya.

Selain itu, elite partai berlambang banteng itu turut menyentil program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang gencar digaungkan pemerintah. “Senang dikasih MBG apa sekolah gratis? Lebih baik dikasih MBG atau lapangan kerja? Lebih baik dikasih MBG atau kesehatan gratis?” tanyanya dengan nada pertanyaan.

Bingkisan yang Diberikan pada Para Buruh

Sebagaimana diketahui, setelah perayaan May Day yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5), para buruh mendapatkan goodie bag bertuliskan Istana Kepresidenan Republik Indonesia.

Bingkisan tersebut berisi paket sembako lengkap dan kebutuhan harian. Mulai dari beras, gula, teh, kopi, mentega, hingga susu kental manis dan sarden. “Tadi dikasih sama petugas pas balik,” ungkap salah seorang buruh.

Meski begitu, kritik terhadap upaya pemerintah dalam membantu buruh tetap menjadi topik yang hangat dibicarakan. Banyak yang merasa bahwa tindakan yang dilakukan belum cukup untuk menjawab keluhan dan kebutuhan para pekerja.

Kebutuhan yang Lebih Mendalam

Ribka Tjiptaning menekankan bahwa para buruh membutuhkan solusi yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Ia menilai bahwa pembagian sembako hanya bersifat sementara dan tidak dapat mengatasi masalah struktural yang terjadi.

“Kita harus melihat ke depan. Jangan hanya memberi sembako, tapi juga menciptakan kondisi yang adil dan layak bagi buruh,” ujarnya.

Dari sudut pandang ekonomi, masalah buruh tidak hanya terletak pada penghasilan yang rendah, tetapi juga pada ketidakstabilan pekerjaan dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang belum disahkan menjadi salah satu isu utama yang perlu segera ditangani.

Kesimpulan

Perayaan May Day tahun ini menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali posisi dan hak para buruh di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Meskipun pembagian sembako menjadi simbol kepedulian pemerintah, banyak pihak berharap bahwa langkah-langkah yang diambil bisa lebih efektif dan berdampak jangka panjang.

Ribka Tjiptaning menegaskan bahwa keadilan dan kesejahteraan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Hanya dengan demikian, para buruh bisa hidup dengan layak dan sejahtera.

Artikel PDIP Kritik Pembagian Sembako May Day di Monas: Harga Rp 100 Ribu Tak Selesaikan Masalah pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.

Seorang praktisi hukum sekaligus tokoh politik nasional, Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.(HBL), memberikan kritik tajam terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Amien Rais. Pernyataan tersebut menyoroti kehidupan pribadi dari Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Inf Teddy Indra Wijaya.

Hillary menilai bahwa narasi yang disampaikan telah melampaui batas etika publik dan secara berbahaya membawa institusi kepresidenan ke dalam pusaran spekulasi yang tidak bertanggung jawab. Ia menyatakan bahwa pernyataan tersebut bukan lagi bagian dari demokrasi yang sehat, melainkan upaya pembodohan publik yang mencederai martabat negara.

Menurutnya, ada garis demarkasi yang jelas antara kritik terhadap kinerja dan serangan personal yang tak berdasar. “Ini bukan lagi kritik, ini serangan yang tidak berdasar. Kita semua sepakat bahwa kritik itu penting dalam demokrasi, tetapi ketika tuduhan dilempar tanpa bukti yang jelas, itu berubah menjadi fitnah,” ujarnya dengan tegas.

Ia juga menyayangkan sikap tokoh sekaliber Amien Rais yang seharusnya memfilter informasi sebelum dikonsumsi khalayak luas. Hillary menekankan bahwa figur publik memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga kualitas informasi, bukan justru menjadi sumber spekulasi yang meracuni ruang publik dengan asumsi yang tidak terverifikasi.

Persoalan ini dinilai semakin fatal karena menyeret nama Presiden ke dalam urusan pribadi seorang perwira menengah TNI yang tengah mengabdi sebagai pejabat negara. “Ketika isu pribadi seorang pejabat dikaitkan dengan Presiden, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar nama individu, melainkan kehormatan institusi negara. Pola seperti ini harus dihentikan,” katanya dengan lugas.

Hillary menantang pihak-pihak yang menyebarkan narasi tersebut untuk membuktikan ucapannya secara jantan. “Jika tidak ada dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, langkah yang paling ksatria adalah melakukan klarifikasi terbuka atau menarik pernyataan tersebut. Ini adalah masalah integritas,” tambahnya.

Sebagai sosok yang pernah berinteraksi langsung dengan sistem kerja di Sekretariat Kabinet, Hillary memberikan kesaksian nyata untuk mematahkan tudingan miring terhadap Letkol Teddy. “Saya saksi hidup bagaimana gerak cepat Seskab dalam menangani laporan masyarakat. Salah satunya adalah kasus ketidakadilan yang menimpa seorang anak dari wilayah perbatasan, yang akhirnya mendapatkan keadilan berkat respons cepat beliau,” ungkap Hillary.

Pesan Keras bagi Para Aktor Politik

Menutup pernyataannya, Hillary memberikan pesan keras bagi para aktor politik agar tetap menjaga kompas moral dalam berkompetisi. “Apabila ada persaingan politik, berlomba-lombalah dalam membantu masyarakat. Jangan sampai ketidakmampuan bersaing secara sehat membuat kita kehilangan hati nurani. Kritik itu membangun negara, tetapi fitnah hanyalah pembodohan publik,” pungkasnya.

Artikel HBL Serang Amien Rais: Serangan ke Seskab Bukan Kritik, Tapi Fitnah! pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.

Pengurus tingkat kecamatan Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) se-Kabupaten Gowa Masa Khidmat 2026–2031 dilantik serentak di Gedung Wanita, Sungguminasa pada Minggu, 3 Mei 2026. Pelantikan ini diikuti oleh pengurus dari 18 kecamatan yang mengusung tema “Imam Masjid Bersatu, Umat Kuat, Gowa Maju dan Sejahtera”.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan organisasi IPIM hingga ke tingkat kecamatan sebagai wadah pembinaan imam masjid di Kabupaten Gowa. Dengan pelantikan ini, IPIM diharapkan dapat memperkuat perannya dalam melayani jamaah dan menjaga nilai-nilai agama.

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, yang juga didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina IPIM Gowa berharap keberadaan IPIM semakin kuat dengan terbentuknya kepengurusan hingga tingkat kecamatan. Selain itu, diharapkan ke depan dapat segera dibentuk pula di tingkat desa dan kelurahan. Ia menekankan bahwa IPIM merupakan organisasi keumatan yang mengemban tanggung jawab moral dalam melayani jamaah. Fokus utama adalah memperkokoh fondasi agama dan memperluas syiar dakwah melalui peran strategis seluruh imam masjid di Kabupaten Gowa.

Darmawangsyah menitipkan amanah kepada seluruh pengurus agar mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai agama dan pendidikan di tengah masyarakat. Ia yakin bahwa ketika agama dan pendidikan menjadi fondasi utama, maka persoalan keamanan dan kesejahteraan akan lebih mudah diwujudkan. Agama dan pendidikan adalah pilar penting yang menguatkan masyarakat untuk terus maju.

Selain itu, Darmawangsyah menambahkan bahwa penguatan spiritualitas dan pendidikan merupakan bagian dari upaya membangun masa depan Gowa yang lebih baik. Dengan menyatukan pendidikan dan spiritualitas, kita sedang membangun benteng bagi masa depan Gowa. Ia berharap setiap rumah menjadi madrasah dan setiap anak tumbuh dengan pemahaman agama yang benar. Inilah jalan kita memutus rantai kemiskinan dan mewujudkan Gowa yang lebih sejahtera serta diberkahi Allah SWT.

Komitmen IPIM dalam Meningkatkan Kualitas Imam Masjid

Ketua IPIM Kabupaten Gowa, Zainal Timung, menjelaskan bahwa IPIM hadir dengan komitmen meningkatkan kualitas imam masjid melalui standarisasi bacaan Al-Qur’an, peningkatan kompetensi, penguatan hafalan, hingga mendorong kesejahteraan imam. Menurutnya, terbentuknya kepengurusan hingga tingkat kecamatan menjadi langkah awal memperluas peran organisasi ke tingkat desa dan kelurahan agar mampu menjawab tantangan sosial dan keagamaan di masyarakat.

IPIM hadir untuk memajukan organisasi sekaligus meningkatkan kualitas imam di wilayah masing-masing. Ke depan, IPIM berharap sinergi dengan pemerintah dan Baznas terus diperkuat demi mendukung pembangunan sosial dan keagamaan hingga ke desa-desa. Dengan demikian, IPIM diharapkan bisa menjadi wadah yang kuat dalam memastikan para imam memiliki kompetensi terbaik.

Peran Pemerintah dalam Mendukung IPIM

Di tempat yang sama, Wakil Ketua IPIM Sulawesi Selatan Syamsuddin Nur turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap perkembangan organisasi tersebut. Menurutnya, pembentukan pengurus di seluruh kecamatan menjadi bukti keseriusan IPIM dalam memperkuat kualitas imam hingga ke tingkat akar rumput.

Ia sangat bersyukur atas terbentuknya pengurus di 18 kecamatan. Ini momentum penting bagi Gowa. Dengan dukungan pemerintah daerah, ia optimistis IPIM akan menjadi wadah yang kuat dalam memastikan para imam memiliki kompetensi terbaik. IPIM hadir sebagai organisasi formal yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap imam masjid yang memiliki kapasitas ilmu agama yang memadai.

Persoalan imam bukan urusan kecil. Kehadiran IPIM diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat terkait kualitas imam, sekaligus memastikan para imam dapat fokus melayani umat. Dengan demikian, IPIM diharapkan bisa menjadi mitra yang efektif dalam membangun masyarakat yang lebih religius dan harmonis.

Hadirnya Tokoh-Tokoh Penting dalam Acara Pelantikan

Turut hadir dalam kegiatan pelantikan para pengurus kecamatan IPIM se-Kabupaten Gowa antara lain, Sekretaris Umum IPIM Gowa, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua MUI Gowa, Para Camat se-Kabupaten Gowa, dan Tripika Kecamatan Somba Opu.

Acara pelantikan ini menjadi momen penting dalam memperkuat kerjasama antara IPIM dengan pemerintah dan tokoh masyarakat. Dengan adanya pengurus di tingkat kecamatan, IPIM diharapkan bisa lebih efektif dalam menjalankan misinya.

Artikel Pengukuhan Pengurus IPIM Gowa: Perkuat Peran Imam Masjid di Kecamatan pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.

Sebelumnya, beredar isu bahwa Purbaya sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jakarta. Namun, isu tersebut dibantah melalui tindakan nyata dari Menteri Purbaya sendiri. Ia membagikan video dirinya melakukan aktivitas olahraga renang, yang menunjukkan bahwa ia dalam kondisi bugar dan aktif.

Dalam video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Purbaya mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjalani gaya hidup sehat. Ia menulis:

“Selamat pagi Guys. Gen Z jangan lupa olahraga, renang bisa, lari boleh, padel juga bisa. Kalo saya biasanya renang sih. Gak berasa ‘long weekendnya’,”

Purbaya juga menyampaikan pesan penting tentang pentingnya olahraga bagi kesehatan fisik dan mental. Video ini menjadi bukti bahwa ia tidak sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga memberikan respons terkait kabar kesehatan Purbaya. Ia mengatakan, “Wah enggak tahu saya. Insyaallah sehat. Doakan saja.” Pernyataan ini disampaikan saat ia diwawancara usai menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta.

Juda juga memastikan bahwa konferensi pers APBN KiTa tetap akan digelar pada Rabu pekan depan. Sebelumnya, agenda tersebut sempat dibatalkan. Penjadwalan ulang dilakukan karena menunggu rilis data pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan diterbitkan pada Selasa, 5 Mei 2026. Dengan begitu, data dapat disampaikan secara lengkap dan akurat.

Sebelumnya, Purbaya pernah mengungkapkan kondisi kesehatannya saat menghadiri taklimat media pada Jumat, 24 April 2026. Ia mengaku mengalami sakit pada bagian pinggang dan harus menjalani suntikan di delapan titik agar tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Setelah acara tersebut, Purbaya tampak kesulitan berdiri dari kursinya hingga harus berpegangan kepada salah satu rekan kerjanya. Saat berjalan pun, ia terlihat dibantu oleh ajudannya. Ketika ditanya wartawan mengenai kondisinya saat itu, Purbaya mengakui bahwa rasa sakit yang dialaminya belum sepenuhnya hilang.

Meski demikian, Purbaya tetap aktif dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan. Ia terus berkomunikasi dengan para staf dan kolega, serta memberikan pandangan-pandangan penting terkait kebijakan pemerintah. Kondisi kesehatannya terus dipantau oleh tim medis, dan tidak ada indikasi bahwa ia mengalami masalah kesehatan serius.

Masyarakat dan kalangan media pun diimbau untuk tidak terlalu khawatir terhadap isu-isu yang beredar. Dengan adanya konfirmasi resmi dari Kementerian Keuangan dan pernyataan langsung dari Purbaya, situasi kesehatannya terlihat jelas dan aman.

Artikel Kementerian Keuangan: Purbaya Sehat dan Stabil pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.

Komite Publisher Rights menggelar perayaan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura, Papua, pada tanggal 4-5 Mei. Acara ini bertema “Pers Berkualitas Untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil”, yang menekankan pentingnya kebebasan pers dalam mendukung perdamaian dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Momentum Global untuk Kebebasan Pers

Peringatan WPFD 2026 menjadi momen penting untuk menegaskan kembali nilai-nilai kebebasan pers, perlindungan jurnalis, serta keberlanjutan media independen dalam demokrasi. Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, menyatakan bahwa tantangan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan media, baik dari segi ketahanan ekonomi maupun keselamatan jurnalis.

“Dalam konteks Indonesia, tantangan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan media, baik dari sisi ketahanan ekonomi perusahaan pers maupun keselamatan jurnalis,” ujar Suprapto melalui rilisnya.

Tema yang diangkat dalam acara ini menekankan bahwa masa depan dunia, termasuk Papua, hanya dapat dicapai jika pers menghasilkan karya berkualitas dengan jaminan bekerja secara bebas dan berkelanjutan.

Kehadiran di Wilayah Papua

Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menambahkan bahwa peringatan WPFD 2026 di Papua menegaskan bahwa kebebasan pers bukan hanya isu perkotaan atau pusat pemerintahan, tetapi merupakan hak fundamental seluruh warga negara di setiap wilayah Indonesia, termasuk di Tanah Papua.

Papua merupakan wilayah dengan tantangan sosial dan keamanan yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam perlindungan jurnalis. “Karena itu peringatan WPFD Indonesia menjadi kesempatan yang penting untuk memperkuat komitmen keselamatan kerja jurnalis, mendorong standar perlindungan pers nasional, memastikan ruang kerja media yang aman dan bebas intimidasi,” tegas Sasmito.

Rangkaian Kegiatan yang Beragam

Dalam rangkaian perayaan WPFD 2026 di Jayapura, terdapat sejumlah kegiatan yang mencakup seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers, forum berbagi pengalaman antarperusahaan pers dalam bekerja sama dengan platform digital, stakeholder meeting, serta peningkatan kapasitas jurnalis dan perusahaan media.

“Kegiatan-kegiatan yang kita gelar dalam rangkaian WPFD 2026 ini sejalan dengan mandat Komite Publisher Rights sebagaimana diatur dalam Perpres 32/2025,” ujar Sasmito.

Kegiatan ini melibatkan komunitas pers di Papua, pemerintah provinsi, serta para pemangku kepentingan pers di tingkat nasional. Dengan adanya partisipasi berbagai pihak, acara ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi dunia jurnalisme di Indonesia.

Penutupan dengan Deklarasi Jayapura

Perayaan WPFD 2026 nantinya akan ditutup dengan “Deklarasi Jayapura” yang berisi komitmen bersama tentang keberlanjutan dan kebebasan pers. Deklarasi ini menjadi bentuk komitmen kolektif dari berbagai pihak untuk menjaga prinsip-prinsip dasar kebebasan pers di Indonesia.

Tantangan dan Harapan untuk Masa Depan

Selain itu, acara ini juga menjadi ajang untuk membahas tantangan-tantangan yang dihadapi jurnalis di Papua, seperti ancaman keamanan, kurangnya akses informasi, serta keterbatasan sumber daya. Dengan adanya diskusi dan kolaborasi, diharapkan bisa muncul solusi-solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Melalui kegiatan ini, Komite Publisher Rights berkomitmen untuk terus mendukung jurnalisme berkualitas dan menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia.

Artikel Komite Hak Penerbit dan Komunitas Pers Rayakan WPFD 2026 di Papua pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa tuduhan yang disampaikan tanpa melalui proses tabayyun berisiko besar menjadi disinformasi di ruang publik. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap video Amien Rais yang beredar di YouTube dan memicu polemik.

Idrus menyebutkan bahwa konten tersebut mencerminkan minimnya verifikasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Ia mengaku terkejut dengan munculnya video tersebut, mengingat hubungan yang selama ini terjalin erat antara Amien Rais dan Presiden Prabowo Subianto sejak masa Koalisi Merah Putih pada 2014.

“Saya seperti disambar petir di siang bolong. Dulu komunikasi beliau dengan Pak Prabowo sangat intens dan solid. Bahkan lebih dari sekadar mitra koalisi, keduanya saling menopang secara pemikiran. Karena itu, saya bertanya, ke mana perginya semangat silaturahmi itu? Mengapa tidak bertabayyun sebelum menyampaikan tudingan serius ke publik?” kata Idrus dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).

Menurut Idrus, kedekatan Amien Rais dan Prabowo bukanlah hubungan politik biasa. Dalam dinamika Koalisi Merah Putih 2014, keduanya dikenal memiliki komunikasi yang cair, intens, dan penuh kepercayaan. Sebab itu, perubahan sikap yang ditunjukkan melalui pernyataan terbuka dinilai menjadi pertanyaan besar.

“Hubungan itu dibangun dengan modal kepercayaan dan silaturahmi yang panjang. Maka sangat disayangkan jika kemudian ruang publik justru digunakan untuk melontarkan tuduhan tanpa proses klarifikasi,” ucapnya.

Idrus menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat memang dijamin. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dimaknai tanpa batas, terutama jika berpotensi menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan, dalam perspektif agama, khususnya Islam, tabayyun merupakan prinsip fundamental dalam komunikasi publik.

Proses ini mencakup verifikasi sumber (tatsabbut), pemeriksaan isi informasi, hingga konfirmasi kepada pihak terkait sebelum informasi disebarluaskan.

“Tabayyun itu bukan sekadar cek fakta. Ada proses menyeluruh, mulai dari memeriksa kredibilitas sumber, isi informasi, hingga memberi ruang klarifikasi kepada pihak yang dituduh. Tanpa itu, kita berisiko terjebak dalam disinformasi,” ujar Idrus.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyebaran tuduhan tanpa verifikasi, terlebih yang menyangkut moralitas seseorang, dapat berdampak serius terhadap tatanan sosial dan politik. Dalam konteks itu, Idrus mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah mengambil tindakan terhadap konten yang dinilai mengandung hoaks dan ujaran kebencian.

Idrus menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara etis dan bertanggung jawab.

“Kalau memang ingin menjadi moralis sejati, justru tabayyun itu wajib. Tanpa itu, kritik bisa berubah menjadi fitnah. Bahkan, kebenaran yang disampaikan dengan cara yang salah bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar,” ucapnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di tengah derasnya arus digital.

“Jangan kejar viral. Viral itu sesaat, tapi dampaknya bisa panjang. Mari biasakan tabayyun agar ruang publik kita tetap sehat dan bermartabat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Amien Rais dalam video yang beredar luas melontarkan kritik terhadap kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Teddy Indra Wijaya. Dalam pernyataannya, ia mengaitkan isu tersebut dengan aspek moralitas dan menilai hubungan tersebut telah melampaui batas profesionalitas.

Pernyataan itu pun langsung menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari dinamika kritik dalam ruang demokrasi.

Artikel Idrus Marham: Tuduhan Tanpa Penyelidikan Bisa Jadi Disinformasi pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.

Charles Honoris menekankan bahwa peringatan Hari Buruh bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk menghidupkan kembali narasi pembebasan bagi rakyat yang tertindas. Dalam manifesto tersebut, PDI Perjuangan memperluas cakupan Kaum Marhaen dalam perspektif kekinian. Menurutnya, saat ini Kaum Marhaen tidak hanya terbatas pada petani, nelayan, dan buruh pabrik, tetapi juga mencakup buruh informal, masyarakat adat, pelaku UMKM, hingga pekerja digital yang rentan atau digital worker precariat.

Charles menjelaskan bahwa dalam melindungi Kaum Marhaen, PDI Perjuangan memegang teguh tiga ajaran utama Bung Karno mengenai tugas partai politik. Pertama, partai harus hadir sebagai organisasi yang lahir dan tumbuh bersama denyut nadi rakyat, memahami perjuangan hidup mereka, serta berkomitmen untuk menangis dan tertawa bersama rakyat. Kedua, partai bertindak sebagai sarana perjuangan untuk memastikan rakyat hidup layak, mulia, adil, dan makmur, serta memastikan kebutuhan dasar setiap warga negara terpenuhi. Ketiga, partai berperan sebagai pembawa penerang yang memberikan arah dan pengetahuan konkret dalam perjuangan politik kebangsaan.

Charles menegaskan bahwa partai politik bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan suluh perjuangan yang memberikan pengetahuan konkret bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional.

Selain memaparkan nilai-nilai ideologis, Charles Honoris juga membacakan 8 poin Manifesto PDI Perjuangan bagi Buruh. Delapan poin tersebut mencakup kebijakan konkret terkait perlindungan jaminan sosial, kepastian upah layak, perlindungan pekerja di sektor digital, hingga penguatan posisi tawar buruh dalam struktur ekonomi nasional. Kami memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir di DPR RI maupun melalui instruksi partai, selalu berpijak pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat miskin Indonesia, pungkas Charles.

Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 PDIP ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Wasekjen PDIP Adian Napitupulu dan Sri Rahayu, serta Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike. Hadir juga jajaran DPP Partai seperti Mercy Christie Barends, Ribka Tjiptaning, Wiryanti Sukamdani, Gusti Ayu Bintang Puspayoga hingga Sadarestuwati. Serta Anggota DPR RI seperti Vita Ervina, Pulung Agustanto dan Putra Nababan. Lalu, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno serta sejumlah Anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP.

Dalam manifesto yang dibacakan, sejarah mengajarkan bahwa tugas ideologis PDI Perjuangan adalah menjalankan Pancasila sebagai dasar, tujuan, pandangan hidup, serta landasan dalam kebijakan strategis partai untuk mengelola negara demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Pancasila mengandung narasi dan spirit pembebasan agar melalui kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat benar-benar terbebas dari berbagai bentuk penjajahan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan.

PDI Perjuangan menempatkan perjuangan buruh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas peradaban bangsa. Buruh, bersama petani, nelayan, dan seluruh lapisan masyarakat yang tertindas oleh sistem, diperlakukan tidak adil, serta terpinggirkan dalam sistem ekonomi, harus dibangun kesadarannya agar menjadi kekuatan efektif bagi lahirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menghadapi ketertindasan akibat penjajahan, Bung Karno telah melahirkan teori, asas perjuangan, dan praksis politik untuk memerdekakan kaum Marhaen. Namun realitas kemiskinan masih menjadi persoalan pokok hingga saat ini. Dalam praktiknya, buruh kerap hanya dipandang sebagai alat produksi dalam sistem ekonomi.

Peringatan Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat dan narasi pembebasan rakyat tertindas. Dalam perspektif kekinian, kaum Marhaen mencakup petani, nelayan, buruh, buruh informal, masyarakat adat, pekerja digital rentan, pelaku UMKM, serta seluruh rakyat miskin Indonesia lainnya.

Dalam melindungi dan mengamankan kehidupan kaum Marhaen, PDI Perjuangan berpegang pada ajaran Bung Karno mengenai tugas partai politik. Pertama, partai politik harus hadir sebagai organisasi yang lahir, tumbuh, dan hidup bersama denyut nadi rakyat, serta memahami perjuangan hidup kaum Marhaen, yakni dengan menyelami kehidupan rakyat, serta menangis dan tertawa bersama rakyat. Kedua, partai politik berperan sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia, menjadi sarana perjuangan untuk memastikan rakyat hidup layak, mulia, adil, dan makmur, serta terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga, partai politik sebagai suluh perjuangan, pembawa penerang yang memberikan arah dan pengetahuan konkret dalam perjuangan politik kebangsaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar historis dan filosofis lahirnya Pancasila yang berpihak pada rakyat tertindas, PDI Perjuangan menyerukan manifesto politik bagi kaum buruh dan rakyat pekerja di Indonesia yang menghadapi berbagai persoalan struktural akibat tekanan ekonomi dan dinamika geopolitik. Perjuangan buruh harus menjadi bagian dari perjuangan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu kemiskinan akibat kebijakan ekonomi yang tidak adil. Buruh harus dijamin kebebasannya untuk berkumpul, berserikat, dan memperjuangkan kehidupan yang layak secara manusiawi.

Perjuangan buruh harus dilihat dalam perspektif historis, ideologis, dan kultural sebagai bagian dari pembangunan peradaban bangsa. Buruh bukan sekadar faktor produksi, melainkan kekuatan utama dalam transformasi sistem produksi nasional, bersama petani dan nelayan sebagai sokoguru kemandirian nasional. Peningkatan produktivitas buruh harus ditempuh melalui strategi nasional yang berkeadilan, bukan melalui penekanan upah atau perpanjangan jam kerja. Setiap buruh berhak atas peningkatan keterampilan, termasuk pekerja sektor informal dan digital. Produktivitas harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan kondisi kerja yang layak.

APBN harus menjadi instrumen utama untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Anggaran negara harus diarahkan untuk memperluas jaminan sosial, memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas melalui industrialisasi nasional. Kebijakan penghematan yang merugikan buruh harus dihentikan. Sistem pengupahan harus menjamin kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya. Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan serikat buruh secara bermakna. Praktik upah murah, outsourcing eksploitatif, dan kontrak kerja tidak pasti harus dihapus. Upah adalah bentuk penghargaan atas martabat manusia.

Negara wajib memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh buruh, termasuk buruh migran, pekerja perempuan, pekerja informal, dan pekerja digital. Perlindungan mencakup aspek hukum, keselamatan kerja, jaminan sosial, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Praktik pekerja anak harus dihapuskan. Untuk buruh migran, negara harus menjamin sistem penempatan yang aman, perlindungan di luar negeri dan program pemberdayaan purna PMI. PDI Perjuangan akan mengambil peran aktif dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan buruh, tenaga kerja informal, pekerja migran termasuk tenaga kerja berbasis digital, melalui keterlibatan bermakna serikat buruh, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses legislasi, guna menjamin lahirnya regulasi yang adil, melindungi, dan memberikan kepastian hukum.

Manifesto ini merupakan komitmen politik PDI Perjuangan untuk menempatkan buruh sebagai pusat perjuangan keadilan sosial, berlandaskan ajaran Bung Karno tentang Marhaenisme, serta menyerukan kepada seluruh kader partai untuk bergotong royong bersama kaum pekerja dan seluruh elemen bangsa demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkeadilan.

Artikel PDIP Perluas Definisi Marhaen, Masukkan Pekerja Digital di Hari Buruh 2026 pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.

Peran Gotong Royong dalam Membangun Kesejahteraan Buruh

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menekankan bahwa gotong royong menjadi elemen penting dalam mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil. Hal ini disampaikan saat ia hadir dalam Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 PDIP dengan tema “Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari” di GOR Otista, Jakarta Timur, pada Minggu (3/5).

Hasto menyatakan bahwa dengan gotong royong dalam ide, pergerakan, dan persatuan buruh, bangsa Indonesia dapat menciptakan perubahan yang lebih baik. Ia mengingatkan bahwa Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno, pernah mengajarkan bahwa perjuangan politik harus didasarkan pada pembebasan terhadap rakyat tertindas.

Menurut Hasto, perjuangan tersebut perlu dihidupkan kembali dalam kehidupan berbangsa saat ini. Terutama dalam memastikan hak-hak buruh seperti kebebasan berserikat, perlindungan kerja, serta peningkatan kesejahteraan.

“Oleh karena itu, hari ini kita bersama-sama membangun komitmen bahwa kemerdekaan bagi buruh untuk berserikat, mendapatkan perlindungan, dan meningkatkan kesejahteraannya harus kita perjuangkan bersama,” ujarnya dalam pidato kepada peserta acara.

Tantangan yang Dihadapi Masyarakat

Dalam pidatonya, Hasto juga menyebutkan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok dan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ia menyoroti gejala deindustrialisasi yang bisa berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Namun, Hasto menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan kondisi yang ada, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja. Ia memberi contoh negara-negara yang merdeka hampir bersamaan dengan Indonesia, seperti Korea Selatan, yang kini mampu membangun kekuatan industri dan meningkatkan kesejahteraan pekerjanya.

“Karena itulah hari ini mengingatkan bahwa kita harus bersatu, bergotong royong, dan menyingsingkan lengan baju kita agar perlindungan dan peningkatan kesejahteraan buruh kita perjuangkan bersama,” kata Hasto.

Penyerahan Cinderamata

Setelah menyampaikan pesan tersebut, Hasto bersama jajaran DPP PDIP, antara lain Mercy Chriesty Barends, Charles Honoris, Ribka Tjiptaning, serta Rano Karno, menyerahkan cinderamata kepada perwakilan buruh.

Dalam suasana penuh soliditas, Hasto secara langsung menyerahkan cinderamata kepada perwakilan buruh yang hadir. Penyerahan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari sekitar 1.500 buruh informal dan kader partai yang memadati lokasi acara.

Komitmen Bersama untuk Kesejahteraan Buruh

Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 PDIP ini menjadi momen penting dalam menunjukkan komitmen partai terhadap kesejahteraan buruh. Dengan semangat gotong royong dan persatuan, PDIP berupaya memperjuangkan hak-hak buruh serta membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Acara ini juga menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antara partai dan kalangan buruh, serta memperkuat visi dan misi partai dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artikel Hasto PDIP: Kesejahteraan Buruh Harus Diperjuangkan Bersama pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.

Gus Ipul menyampaikan bahwa gedung Sekolah Rakyat tersebut akan mulai dapat digunakan pada Juli mendatang. Ia menjelaskan bahwa pembangunan gedung sekolah rakyat saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

“Alhamdulillah ya, di 97 titik sekarang ini sedang dikerjakan pembangunan gedung sekolah rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Gus Ipul saat meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Dari puluhan lokasi yang sedang dibangun, sebanyak 67 di antaranya diprediksi akan rampung tepat waktu sesuai kontrak kerja yang berjalan. Sisanya, meski belum sepenuhnya selesai, tetap bisa difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar.

“67 [lokasi pembangunan Sekolah Rakyat] Insya Allah selesai tepat waktu. Sisanya mungkin belum semuanya, tapi bisa digunakan secara fungsional. Sehingga pada bulan Juli yang akan datang, gedung permanen sekolah rakyat itu sudah bisa digunakan Insya Allah di 97 titik lebih,” jelasnya.

Sesuai proyeksi Kemensos, setiap gedung permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia memiliki daya tampung hingga mencapai 1.000 siswa. Jumlah tersebut terdiri atas peserta didik dari satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan berbagai ruang khusus dan fasilitas penunjang pembelajaran bagi para murid Sekolah Rakyat yang menimba ilmu.

“Gedung ini nanti bisa menampung seribu siswa, SD, SMP, dan SMA, dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, kemudian asrama, laboratorium, UKS, dan juga fasilitas ekstrakurikuler lainnya. Yang kita harapkan ini nanti benar-benar bisa menjadi tempat belajar mengajar dengan lingkungan yang berkualitas,” tegasnya.

Gus Ipul mengklaim bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membantu anak-anak dari banyak keluarga miskin maupun rentan yang telah putus sekolah atau berpeluang untuk putus sekolah karena kondisi ekonomi.

“Ini adalah persembahan Bapak Presiden kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, keluarga rentan, mereka yang belum beruntung, mereka yang diharapkan putra-putrinya bisa sekolah di sini, dan nanti kalau lulus, mereka bisa jadi agen-agen perubahan dan berkontribusi untuk Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekjen PBNU ini juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki angan-angan bahwa setiap kabupaten dan kota harus memiliki minimal satu gedung permanen Sekolah Rakyat.

Menurut Gus Ipul, langkah ini adalah bagian dari upaya negara dalam pengentasan kemiskinan.

“Kalau katakanlah ada 500 saja gedung permanen Sekolah Rakyat, maka kapasitasnya sudah lebih dari 500 ribu siswa. Tahun lalu jumlah siswa Sekolah Rakyat hampir 16 ribu, tahun ini Insya Allah lebih dari 30 ribu. Sehingga tahun ini ada lebih dari 46 ribu siswa. Tahun depan Insya Allah sudah lebih dari 100 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun berikutnya sudah lebih dari 200 ribu, sehingga 2029 kita harapkan sudah mencapai lebih dari 14 ribu di tahun 2030 nanti,” paparnya.

Selain itu, Gus Ipul juga menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Meskipun lahan sudah tersedia, ia mengakui kesulitan dalam menemukan kontraktor yang bersedia mengambil kontrak tender.

“Misalnya, sekarang di Natuna kita ada juga, di Anambas kita ada. Di sana juga belum bisa dimulai pembangunannya karena masih gagal lelang. Jadi harus diulang lagi karena mungkin biayanya lebih mahal karena itu adalah bagian dari 3T. Jadi ini masih terus ada tantangan-tantangan di lapangan yang terus kita coba atasi,” tutupnya.

Artikel Mensos Target 97 Sekolah Rakyat Siap Digunakan Juli pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.