Pengembangan sistem pembayaran digital antarnegara Indonesia dan Tiongkok melalui penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat efisiensi transaksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi ini akan bergantung pada kemampuan pengelolaan risiko yang baik oleh otoritas dan industri.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk., Josua Pardede, menyampaikan bahwa peluncuran QRIS antar negara Indonesia-China memiliki peran strategis dalam menunjukkan bahwa standar pembayaran nasional Indonesia kini mulai menjadi bagian dari jaringan global. Ia menjelaskan bahwa hal ini membuktikan bahwa sistem pembayaran Indonesia tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga mulai diterima secara internasional.
“Ini menunjukkan bahwa standar pembayaran nasional Indonesia tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi mulai menjadi bagian dari jaringan pembayaran global,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (3/5/2026).
Josua menambahkan bahwa penggunaan QRIS antar negara ini juga memperkuat kedaulatan sistem pembayaran. Dengan adanya kerja sama ini, warga Indonesia yang berada di Tiongkok maupun sebaliknya dapat melakukan transaksi melalui kanal yang terhubung dengan standar pembayaran Indonesia dan diawasi oleh otoritas masing-masing negara.
Selain itu, sistem ini dirancang untuk menggunakan mata uang lokal. Hal ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, kartu asing, penukaran uang tunai, serta biaya konversi. Dengan demikian, transaksi lintas batas akan lebih hemat dan efisien.
Menurut Josua, kerja sama antara Bank Indonesia (BI), bank sentral Tiongkok, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan industri kedua negara ditujukan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih lancar, efisien, dan inklusif. Tujuan utamanya adalah mendukung perdagangan, pariwisata, dan investasi antar dua negara.
Hal ini sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang menempatkan perluasan QRIS antar negara sebagai salah satu agenda utama dalam menjaga kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital lintas negara.
Namun, Josua menekankan bahwa manfaat dari penerapan QRIS antar negara hanya akan optimal jika BI dan industri mampu mengelola risiko secara ketat. Risiko utama yang perlu diperhatikan antara lain:
- Perbedaan aturan antar negara
- Model bisnis penyedia layanan pembayaran
- Standar teknis kode QR
- Struktur biaya
- Pertukaran data
- Keamanan transaksi
- Perlindungan konsumen
- Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
Dalam konteks ini, Josua menilai bahwa Tiongkok memiliki ekosistem pembayaran digital yang sangat besar. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa hubungan kerja sama tetap seimbang, tidak menimbulkan ketergantungan baru, serta tidak mengurangi kendali atas data, standar, pengawasan, dan penyelesaian transaksi.
Menurutnya, industri perlu memperkuat beberapa aspek seperti:
- Keamanan siber
- Kesiapan sistem
- Mekanisme pengaduan
- Pemantauan transaksi mencurigakan
- Kejelasan kurs yang digunakan
Dengan demikian, masyarakat akan merasa aman dalam menggunakan sistem pembayaran lintas negara ini.
“Jadi, QRIS Indonesia-China bukan hanya inovasi pembayaran, tetapi juga ujian tata kelola. Semakin besar keterhubungan lintas negara, semakin penting disiplin pengawasan, keamanan, dan perlindungan kepentingan nasional,” pungkasnya.
