Insiden tragis yang terjadi sekitar pukul 12.00 WITA itu langsung mengundang perhatian warga sekitar. Suasana lokasi mendadak panik ketika para korban dievakuasi ke tepi jalan dalam kondisi mengenaskan. Selain tiga korban meninggal dunia, satu orang lainnya dilaporkan selamat.

Aparat kepolisian dari Polsek Beruntung Baru bersama Satlantas, Inafis, dan Reskrim Polres Banjarbaru segera mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal. Petugas langsung memasang garis polisi di area kejadian serta mengamankan alat berat yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Tim Inafis juga melakukan identifikasi di lokasi kejadian dan mendata korban di rumah sakit guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Banjarbaru, Ipda Kardi Gunadi, S.Sos, membenarkan adanya peristiwa kecelakaan maut tersebut. Menurutnya, perkara saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian.

“Untuk perkara ini sudah ditangani dan masih dalam proses penyelidikan,” ujar Ipda Kardi Gunadi.

Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi di area proyek pembangunan jalan yang semestinya menerapkan standar keselamatan kerja dan pengamanan lalu lintas secara ketat. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam proyek tersebut.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang SMKK, kontraktor pelaksana diwajibkan memastikan keselamatan pekerja maupun masyarakat di sekitar area proyek.

Secara teknis, area operasi alat berat seperti motor grader seharusnya dilengkapi pengamanan berupa safety cone, garis pembatas, rambu peringatan, hingga petugas pengatur lalu lintas atau flagman untuk mencegah masyarakat memasuki area berbahaya, terutama titik blind spot alat berat.

Apabila ditemukan adanya unsur kelalaian dalam penerapan standar keselamatan, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 359 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Selain kontraktor pelaksana, tanggung jawab pengawasan juga melekat pada konsultan pengawas proyek. Dalam proyek ini, fungsi pengawasan disebut berada di bawah CV Berkah Desain Konsultan.

Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada konsultan pengawas untuk menghentikan sementara pekerjaan apabila ditemukan metode kerja yang berpotensi membahayakan keselamatan publik. Karena itu, investigasi juga diperkirakan akan menyoroti aspek pengawasan proyek di lapangan.

Tak hanya itu, Satker Dinas PUPR Kabupaten Banjar selaku pengguna jasa melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak, termasuk memastikan anggaran dan prosedur keselamatan kerja diterapkan sebagaimana mestinya.

Kecelakaan maut di Desa Lawahan kini menjadi pengingat penting bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan perlindungan keselamatan masyarakat. Polisi bersama instansi terkait masih mendalami penyebab pasti kecelakaan guna menentukan ada tidaknya unsur kelalaian dalam insiden tersebut. (ANW)

Artikel Tabrakan Maut di Proyek Jalan Banjar, Tiga Pengendara Motor Tewas Ditabrak Grader, Penerapan SMKK Disorot pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah kamar kos yang berada di kawasan Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, pada Jumat (1/5/2026) malam. DK, yang menjabat sebagai wakil dekan di salah satu fakultas UIN STS Jambi, ditemukan bersama seorang mahasiswi yang diduga menjadi selingkuhannya. Peristiwa ini disaksikan oleh ratusan warga sekitar dan video kejadian tersebut kemudian viral di media sosial.

Dalam rekaman yang beredar, tampak banyak warga menunggu di luar rumah kos. Ketika petugas berhasil membawa DK dan perempuan yang diduga selingkuhannya keluar, masyarakat langsung bersorak dan memberikan respons yang sangat keras.

S, istri sah DK, mengungkapkan bahwa ia sudah tidak tahan lagi dengan perilaku suaminya. Menurut pengakuannya, DK diduga telah lama menjalin hubungan dengan mahasiswi tersebut, namun selama ini ia memilih diam karena takut. Ia mengaku khawatir karena suaminya dikenal temperamental.

“Klien kami, DK, sudah lama selingkuh dengan mahasiswi ini. Tapi kali ini dia berani mengambil langkah hukum dengan melaporkan hal ini kepada kami,” ujar kuasa hukum S, Putra Tambunan.

Setelah penggerebekan, S bersama tim kuasa hukumnya langsung melapor ke Polsek Telanaipura atas dugaan perselingkuhan, perzinaan, serta penelantaran anak. Selain itu, DK juga diduga tidak memberikan nafkah selama enam bulan terakhir kepada istri dan anaknya.

Putra tambah mengatakan bahwa DK pernah membawa selingkuhannya ke rumah dan masuk ke dalam kamar tanpa sepengetahuan sang istri. Dari tempat kejadian, pihak kepolisian menemukan beberapa barang bukti seperti pakaian dalam dan rambut dari selingkuhan DK.

Saat ini, kondisi psikologis istri DK dikabarkan sangat terganggu dan mengalami trauma berat akibat ulah suaminya. DK sendiri telah diamankan di Polsek Telanaipura.

Kapolsek Telanaipura AKP Amran menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, pihak kepolisian langsung melakukan penanganan. “Benar, saat mendapat laporan, kita langsung datang ke lokasi dan mengamankan DK,” kata Amran.

Selanjutnya, UIN STS Jambi menonaktifkan DK dari jabatannya setelah yang bersangkutan digerebek istrinya. DK sebelumnya menjabat sebagai wakil dekan di UIN STS Jambi.

Dalam pernyataan tertulis UIN STS Jambi, mereka menyatakan bahwa akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengambil langkah tegas. Hal ini dilakukan sebagai komitmen dalam menjaga marwah institusi, integritas akademik, serta nilai-nilai etika yang menjadi dasar dalam kehidupan kampus.

Rektor juga memerintahkan pemeriksaan etik terhadap DK guna memastikan status hukum dan kebenaran atas peristiwa tersebut. Berikut empat langkah yang dilakukan oleh pihak UIN STS Jambi:

1. Menonaktifkan dari jabatan tambahan sebagai wakil dekan. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan yang dilakukan dan kondusivitas akademik.
2. Rektor akan memastikan dan memerintahkan yang bersangkutan diperiksa secara etik untuk memastikan status hukum dan kebenaran peristiwa. Penerapan sanksi lanjutan jika memang terbukti peristiwa itu benar. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan maupun kode etik yang berlaku, maka UIN STS Jambi tentunya mengambil langkah sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku.
3. Menghentikan untuk sementara waktu yang bersangkutan dari berbagai aktivitas yang mewakili institusi UIN STS Jambi baik di internal maupun eksternal.
4. Menghentikan untuk sementara waktu aktivitas yang bersangkutan dalam kegiatan mengajar, pengabdian, dan penelitian.

UIN STS Jambi memandang bahwa tindakan personal individu yang dilakukan oknum tersebut tidak serta-merta merepresentasikan nilai, budaya kerja, maupun komitmen kelembagaan UIN STS Jambi dalam membangun lingkungan akademik yang berintegritas dan bermartabat.

Artikel Kronologi Wakil Dekan UIN Jambi Digerebek Istri Usai Selingkuh dengan Mahasiswi, Dipecat dari Jabatan pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.

Beberapa waktu terakhir, sosok Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menjadi sorotan masyarakat. Hal ini terjadi setelah sejumlah massa menggelar unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka menuntut agar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Bupati Gowa dengan salah satu konsultan politiknya segera ditindaklanjuti.

Peristiwa ini memicu kegaduhan di kalangan masyarakat dan memaksa pihak legislatif untuk bertindak. Saat ini, DPRD Kabupaten Gowa sedang dalam proses membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menginvestigasi dugaan tindakan tersebut. Pansus akan dibentuk sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Kami tidak hanya melaksanakan tugas, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membentuk tim investigasi terkait dugaan tindakan tercela ini,” ujar Abdul Razak, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gowa, seperti dikutip dari sumber berita terkait.

Meski demikian, pihak DPRD mengungkapkan bahwa masih ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum Pansus benar-benar dibentuk. Proses ini akan melalui sidang paripurna DPRD, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Unjuk Rasa Massa di Kantor DPRD dan Bupati

Sebelumnya, ratusan warga dari Poros Pemuda Berlawan (Pormula) menggeruduk kantor DPRD dan kantor bupati di Jalan Masjid Raya, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, pada Selasa (21/4/2026). Massa sempat terlibat kericuhan dengan aparat gabungan yang melakukan pengamanan. Mereka berhasil menerobos halaman kantor DPRD dan memaksa masuk ke gedung DPRD.

Kericuhan berakhir setelah pihak DPRD berjanji akan membentuk Pansus terkait dugaan tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh Bupati Gowa. Meskipun begitu, masyarakat tetap mempertanyakan langkah yang diambil oleh DPRD dan menuntut transparansi serta keadilan dalam penanganan kasus ini.

Penyangkalan Bupati Gowa

Sementara itu, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menepis tudingan perihal perselingkuhan dirinya dengan salah satu konsultan politiknya. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

“Kami tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut karena saat ini sedang dalam proses penyelidikan,” ujarnya melalui Bidang Humas Pemda Kabupaten Gowa.

Kronologi Singkat Peristiwa

• 21 April 2026: Ratusan warga dari Pormula menggeruduk kantor DPRD dan bupati, terjadi kericuhan.
• 23 April 2026 (15.35 Wita): Belasan warga kembali berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Gowa, bertepatan dengan pelepasan CJH kloter pertama.
• 23 April 2026 (sore): DPRD menyatakan tengah menyiapkan Pansus untuk mengusut dugaan perselingkuhan.
• 23 April 2026 (malam): Bupati Husniah Talenrang resmi membantah tudingan melalui Humas Pemda.

Profil Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang

Sitti Husniah Talenrang adalah Bupati Gowa periode 2025–2030 dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia merupakan bupati perempuan kedua di Sulawesi Selatan, dikenal dengan latar belakang politik dan pendidikan ekonomi serta manajemen.

Profil Singkat

• Nama Lengkap: Sitti Husniah Talenrang, S.E., M.M.
• Tanggal Lahir: 20 Maret 1977
• Tempat Lahir: Ujung Pandang (Makassar), Sulawesi Selatan
• Usia: 49 tahun (2026)
• Agama: Islam
• Status: Menikah, memiliki 2 anak (putra sulung Muhammad Azfar Afriansyah adalah Taruna Akpol)

Riwayat Pendidikan

• SD Negeri 3 Ujung, Parepare (lulus 1990)
• SMP Negeri 1 Parepare (1990–1994)
• SMA Negeri 3 Ujung Pandang (1994–1996)
• S1: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar, Sarjana Ekonomi (2002)
• S2: Universitas Muslim Indonesia, Magister Manajemen (2022)
• S3: Program Doktor Manajemen, Universitas Muslim Indonesia (2022–2024)

Karier Politik dan Organisasi

• Anggota DPRD Kabupaten Gowa (2019–2024)
• Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa (2019–2024)
• Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan (2022–2024)
• Bupati Gowa (2025–2030)
• Organisasi lain: Ketua Perbasi Gowa, Ketua PAPPRI Gowa, Ketua DPW PUAN Sulsel

Penghargaan

• Lencana Bina Bakti dari Kwartir Nasional (2023)
• Lencana Pancawarsa dari Kwarda Sulsel (2022)

Hubungan Keluarga

• Kakak: Irjen Pol Muhammad Fadil Imran (perwira tinggi Polri), Firdaus Daeng Manye.
• Keponakan: Farah Puteri Nahlia (politisi muda)

Kekayaan

Total harta kekayaan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 25 Januari 2024 adalah Rp1.714.993.212. Kekayaan ini dilaporkan saat ia masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa sebelum dilantik menjadi bupati.

Artikel Massa Serbu Kantor DPRD, Desak Penyelidikan Perselingkuhan Bupati dengan Konsultan Politik pertama kali tampil pada SuaraPembangunan.com Majukan Indonesia.